KUDUS, Liputan7.Net – Pemerintah Kabupaten Kudus mengupayakan penanganan gangguan lalat yang berdampak pada aktivitas belajar mengajar di SD 3 Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menyediakan alat pembasmi lalat atau insect killer di setiap ruang kelas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terutama saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton saat meninjau SD 3 Bulungcangkring pada Senin (19/10/2026). Kunjungan itu dilakukan bersama jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melihat perkembangan penanganan lalat yang diduga berasal dari aktivitas peternakan ayam di sekitar permukiman.

Bellinda mengatakan, jumlah lalat di lingkungan sekolah mulai berkurang dibandingkan saat peninjauan sebelumnya. Meski demikian, gangguan tersebut belum sepenuhnya teratasi sehingga diperlukan langkah lanjutan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan nyaman.

“Alhamdulillah, lalat-lalat yang terdampak dari kandang itu sudah berkurang, meskipun belum habis. Tadi juga ada usulan dari kepala sekolah agar disediakan insect killer di setiap kelas,” ujarnya.

Menurut Bellinda, keberadaan lalat perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kebersihan makanan yang dikonsumsi para siswa. Terlebih, sekolah tersebut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program MBG.

Ia berharap alat pembasmi lalat dapat ditempatkan di setiap ruang kelas sehingga risiko lalat hinggap pada makanan dapat diminimalkan. Selain itu, para guru diminta mengawasi proses pembagian makanan agar hidangan yang telah dibuka segera dikonsumsi oleh siswa.

“Jangan sampai makanan yang disediakan untuk anak-anak dihinggapi lalat, kemudian dikonsumsi dan menyebabkan anak-anak sakit. Karena itu, kami mengusulkan adanya insect killer di setiap ruang kelas,” jelasnya.

Delapan Kandang Ditutup

Bellinda menyebutkan, dari 21 kandang ayam yang berada di wilayah tersebut, delapan kandang telah ditutup sementara berdasarkan permintaan masyarakat dan kesepakatan dengan pemerintah. Sementara itu, kandang lainnya masih beroperasi dengan mempertimbangkan lokasi serta kondisi masing-masing.

Ia menambahkan, sejumlah pemilik kandang telah menunjukkan sikap kooperatif dengan bersedia bekerja sama mengurangi populasi lalat, termasuk melakukan penyemprotan di sekitar area permukiman.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendorong komunikasi antara pemilik kandang dan warga terdampak. Pemilik usaha peternakan diharapkan bersedia menjalankan langkah-langkah pengendalian lalat secara rutin sesuai kebutuhan lingkungan sekitar.

Bellinda juga menyampaikan bahwa pemantauan akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa bersama tim terkait. Evaluasi direncanakan berlangsung setiap pekan, termasuk memantau jadwal penyemprotan yang dilakukan oleh pemilik kandang.

Sekolah Harapkan Dukungan Pemerintah

Sementara itu, Kepala SD 3 Bulungcangkring, Jamari, menyambut baik perhatian pemerintah terhadap persoalan lalat yang mengganggu lingkungan sekolah.

Ia menyampaikan, pihak sekolah berharap pengadaan alat pembasmi lalat dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemilik usaha peternakan. Menurutnya, pengadaan alat tersebut membutuhkan dukungan karena tidak dapat dibebankan begitu saja kepada anggaran sekolah.

Jamari mengusulkan agar insect killer ditempatkan di delapan titik, meliputi ruang kelas I hingga kelas VI serta kantor guru dan sekolah.

Ia berharap dukungan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih nyaman, sekaligus mengurangi risiko gangguan lalat saat makanan program MBG dibagikan.

Dispertan Lakukan Kajian Teknis

Di sisi lain, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Dispertan) Kudus, Arin Nikmah, mengatakan pihaknya bersama pemerintah desa telah melakukan kajian teknis untuk memetakan kondisi kandang ayam yang berdekatan dengan permukiman warga.

Dalam peninjauan tersebut, tim mendata tujuh titik kandang untuk mengetahui kondisi lapangan, jarak dari permukiman, serta karakteristik masing-masing usaha peternakan.

“Jadi, sesuai agenda dan kesepakatan kami dengan pemerintah desa, hari ini kami melakukan kajian teknis untuk memotret kondisi kandang yang berada sangat dekat dengan permukiman,” kata Arin.

Berdasarkan pendataan awal, jarak kandang terdekat dengan permukiman warga diperkirakan sekitar 30 meter. Sementara itu, sejumlah kandang lainnya berada dalam jarak beberapa ratus meter dari rumah penduduk.

Arin menjelaskan, enam dari tujuh kandang yang didata memiliki populasi ayam di bawah 10.000 ekor. Adapun satu kandang milik AJP memiliki skala usaha yang lebih besar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil kajian teknis belum dapat disimpulkan pada hari yang sama. Pihaknya akan merekapitulasi hasil pendataan dan berkoordinasi dengan sejumlah OPD serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus untuk memperoleh arahan terkait langkah penanganan selanjutnya.

“Kami berharap keputusan yang nantinya ditetapkan bersifat objektif dan tidak menyalahi aturan, sehingga dapat membantu pemerintah desa, warga, maupun pemilik usaha,” ungkapnya.

Arin menambahkan, pemerintah belum dapat memastikan apakah seluruh kandang yang menjadi perhatian masyarakat akan ditutup secara permanen. Penentuan langkah tersebut perlu mempertimbangkan hasil kajian lapangan, ketentuan yang berlaku, serta kepentingan seluruh pihak.

Selain penanganan gangguan lalat, pemerintah juga akan mengevaluasi aspek perizinan dan tata kelola budidaya peternakan yang memerlukan pembenahan.

Melalui koordinasi lintas instansi dan pemantauan berkala, pemerintah berharap persoalan lalat di lingkungan permukiman dan SD 3 Bulungcangkring dapat ditangani secara bertahap, tanpa mengabaikan kenyamanan warga, keamanan pangan bagi siswa, maupun ketentuan bagi pelaku usaha peternakan. (AS/YM)

Post Views: 41