Ada satu hal yang mulai menjadi perhatian redaksi.

Bukan tentang benar atau salahnya sebuah kebijakan. Bukan pula soal siapa yang paling memahami regulasi. Yang menjadi pertanyaan justru semakin sederhana.

Apakah ruang diskusi dengan pengambil kebijakan masih benar-benar ada?

Tidak sedikit persoalan publik yang akhirnya berhenti pada jawaban normatif. Semua sudah sesuai aturan. Semua sedang berproses. Semua akan ditindaklanjuti.

Jawaban itu mungkin benar.

Namun sering kali tidak menjawab substansi yang ingin didiskusikan.

Masyarakat datang bukan selalu untuk meminta keputusan berubah. Banyak yang hanya ingin menyampaikan sudut pandang lain sebelum sebuah kebijakan melahirkan persoalan baru. Sayangnya, ruang itu semakin sulit ditemukan.

Yang ditemui justru lapisan demi lapisan birokrasi. Dari satu meja diarahkan ke meja lain. Dari satu pejabat diminta bertemu pejabat berikutnya. Ketika sampai di titik yang semestinya menjadi pengambil keputusan, diskusi kembali berhenti pada kalimat yang sama.

“Sudah sesuai prosedur.”

Padahal, prosedur bukanlah akhir dari sebuah kebijakan.

Prosedur hanyalah alat.

Tujuannya tetap pelayanan kepada masyarakat.

Redaksi memahami bahwa regulator memiliki beban besar. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan banyak aspek. Tetapi ketika setiap masukan hanya dijawab secara administratif tanpa ruang dialog yang memadai, yang hilang bukan sekadar komunikasi.

Yang hilang adalah kesempatan memperbaiki kebijakan sebelum masalah muncul di lapangan.

Karena itu, redaksi memilih tetap menulis.

Bukan karena merasa paling benar.

Bukan pula karena ingin menghakimi siapa pun.

Tetapi karena tulisan masih menjadi ruang yang tersisa ketika ruang diskusi mulai menyempit.

Tulisan menjadi cara agar gagasan tidak berhenti di ruang tunggu birokrasi.

Tulisan menjadi pengingat bahwa di luar kantor pemerintahan ada masyarakat yang ikut memikirkan daerah ini, tanpa meminta jabatan, tanpa meminta proyek, bahkan tanpa memperoleh keuntungan pribadi.

Yang mereka harapkan sederhana.

Didengar.

Dipertimbangkan.

Jika memang tidak dapat dilaksanakan, setidaknya dijelaskan alasan yang rasional, bukan sekadar jawaban normatif.

Daerah tidak akan kehilangan wibawa hanya karena regulator mau berdiskusi.

Sebaliknya, kewibawaan justru tumbuh ketika pengambil kebijakan mampu menunjukkan bahwa kritik tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari proses menyempurnakan kebijakan.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak surat yang dijawab atau berapa banyak rapat yang diselenggarakan.

Sejarah akan mencatat apakah sebuah pemerintahan membuka ruang dialog, atau justru membiarkan masyarakat berbicara sendirian.

Dan ketika ruang dialog itu semakin sempit, tulisan akan terus menjadi saksi bahwa pernah ada masyarakat yang memilih menyampaikan gagasan dengan cara yang santun, terbuka, dan bertanggung jawab.( Mr )

Post Views: 25