KUDUS, Liputan7.Net – Pemerintah Kabupaten Kudus bergerak cepat mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Langkah tersebut diambil setelah ratusan kepala keluarga di Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat sumur-sumur warga mengering.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan penetapan status siaga darurat menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penanganan kekeringan, mulai dari distribusi air bersih hingga pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak.

“Begitu ada laporan warga mengalami kesulitan air bersih, langsung kami tindak lanjuti. Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD, PDAM, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa harus bergerak cepat melayani masyarakat,” tegas Sam’ani saat meninjau penyaluran bantuan air bersih di Desa Glagahwaru, Jumat (17/7/2026).

Bupati menjelaskan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan musim kemarau. Jika kekeringan meluas ke wilayah lain, distribusi bantuan air bersih akan ditingkatkan agar seluruh kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga Kudus yang kekurangan air bersih. Kalau kebutuhan meningkat, bantuan juga akan kami tambah sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.

Kekeringan saat ini paling parah terjadi di wilayah RW 3 Desa Glagahwaru. Berdasarkan pendataan pemerintah, sedikitnya sekitar 200 kepala keluarga atau sekitar 1.091 jiwa terdampak akibat menurunnya debit air tanah. Sebagian besar sumur warga mengering sehingga masyarakat terpaksa membeli air bersih maupun mengambil air dari daerah lain, bahkan hingga wilayah Prawoto, Kabupaten Pati.

Salah seorang warga, Sarah Solekhah (55), mengaku sumur miliknya sudah tidak mengeluarkan air sejak sekitar satu bulan lalu. Kondisi tersebut membuat keluarganya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air minum, sementara kebutuhan mencuci harus dipenuhi dengan mengambil air dari tempat lain.

“Sumur sudah kering satu bulan lalu. Kalau untuk minum saya beli air kemasan, untuk mencuci baju harus ngangsu air,” katanya.

Menurut Sarah, kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau. Namun, kondisi tahun ini dirasakan lebih berat karena kemarau datang lebih panjang sehingga cadangan air tanah cepat habis.

Keluhan serupa disampaikan Lailatus Sa’adah (35). Meski sumurnya belum benar-benar kering, debit air sudah sangat kecil sehingga ia harus memanfaatkan rumah saudaranya untuk mandi dan mencuci pakaian.

“Ini habis mengambil cucian di rumah saudara, karena kalau di rumah saya sudah kekeringan, sekitar dua mingguan,” ujarnya.

Kepala Desa Glagahwaru Nurdi mengatakan pemerintah desa langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kudus begitu menerima banyak laporan dari warga. Bantuan air bersih pun segera disalurkan.

“Alhamdulillah BPBD sudah memberikan beberapa tangki air untuk memenuhi kebutuhan warga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang telah cepat membantu masyarakat kami dalam menghadapi kekeringan. Bantuan ini benar-benar sudah dirasakan manfaatnya oleh warga,” katanya.

Nurdi menjelaskan, untuk sementara kekeringan masih terkonsentrasi di RW 3. Namun pemerintah desa terus memantau perkembangan karena setiap tahun wilayah tersebut menjadi daerah yang paling rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau.

Sementara itu, Camat Undaan Arif Budiyanto mengatakan wilayah yang terdampak saat ini meliputi empat RT di RW 3 dengan estimasi sekitar 200 kepala keluarga.

“Untuk kondisi sampai hari ini, yang terdampak sekitar empat RT. Setiap RT kurang lebih ada 50 kepala keluarga, sehingga total sekitar 200 KK. Kalau musim kemarau berlangsung lebih lama, tentu jumlah ini bisa bertambah,” jelasnya.

Menurut Arif, pemerintah kecamatan bersama BPBD, Satpol PP, pemerintah desa, dan Perumda Air Minum (PDAM) terus berkoordinasi agar distribusi air bersih berjalan lancar. Saat ini bantuan mencapai sekitar 15 ribu liter air setiap hari, yang dinilai masih mencukupi kebutuhan satu RW.

“Kalau nanti kekeringan melebar menjadi dua atau tiga RW seperti tahun-tahun sebelumnya, distribusi air tentu akan kami tambah menjadi dua kali sehari, pagi dan sore,” katanya.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui pendataan warga yang belum menjadi pelanggan PDAM. Data tersebut akan menjadi dasar perluasan layanan air bersih agar masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumur air tanah.

Arif menjelaskan, kualitas air tanah di wilayah Glagahwaru memang kurang layak dikonsumsi karena kandungan kapur dan mineralnya cukup tinggi. Saat musim kemarau, kondisi tersebut semakin diperparah dengan menurunnya debit air.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan air bersih. Selama ada laporan, pemerintah siap hadir memberikan pelayanan,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko melalui Kepala Seksi Kedaruratan Ahmad Munaji mengatakan hingga saat ini laporan kekeringan baru diterima dari Desa Glagahwaru.

“Berdasarkan laporan, baru Desa Glagahwaru yang mengajukan bantuan. Kami sudah mengirimkan dropping air bersih dan akan terus melayani sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Munaji menjelaskan BPBD telah menyiapkan cadangan sekitar 2,5 juta liter air bersih untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Setiap armada tangki membawa sekitar 5.000 liter air, sementara distribusi akan terus dilakukan selama masih ada warga yang membutuhkan.

Dengan telah ditetapkannya status Siaga Darurat Bencana Kekeringan oleh Bupati Kudus, pemerintah berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat dalam menangani dampak musim kemarau. Di sisi lain, masyarakat juga diminta segera melapor kepada pemerintah desa maupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih sehingga bantuan dapat segera disalurkan sebelum kondisi semakin parah. (YM/YM)a

Post Views: 20