KUDUS, Liputan7.Net — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan rencana pengembangan layanan transportasi massal Trans Jateng koridor Jepara-Kudus-Pati (Jekuti) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Kehadiran koridor baru tersebut diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat di kawasan Pantura Timur Jawa Tengah, sekaligus memberikan pilihan transportasi umum yang nyaman, aman dan terjangkau untuk mendukung mobilitas antarkabupaten.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arif Jatmiko mengatakan, persiapan koridor Jekuti terus dilakukan bersama pemerintah daerah yang akan dilintasi layanan tersebut.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditargetkan dilakukan pada 2027, sebelum operasional Trans Jekuti dimulai pada 2028.

“Persiapan-persiapan teknis, termasuk sosialisasi awal kepada masyarakat maupun perusahaan di sepanjang koridor, sudah mulai berjalan,” ujar Arif dalam kegiatan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/7/2026).

Koridor Jekuti nantinya menghubungkan Jepara, Kudus dan Pati. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari perluasan jaringan Trans Jateng untuk menjangkau kawasan dengan aktivitas mobilitas masyarakat yang tinggi.

Layanan tersebut juga diarahkan terintegrasi dengan angkutan kota maupun angkutan pedesaan sebagai feeder. Konsep ini memungkinkan masyarakat dari wilayah yang tidak berada di jalur utama Trans Jateng tetap memiliki akses menuju layanan transportasi massal.

Pemprov Jateng sendiri saat ini telah mengoperasikan Trans Jateng di sejumlah koridor dengan total 115 armada bus. Pengembangannya mencakup sejumlah kawasan, mulai Kedungsepur, Solo Raya, Banyumas Raya hingga Purworejo-Magelang.

Untuk koridor Jekuti, konsep awal yang disiapkan Pemprov Jateng mencakup sekitar 14 armada bus. Armada tersebut nantinya akan menyesuaikan pola perjalanan dan jumlah penumpang, baik pada jam sibuk maupun di luar jam sibuk.

Sementara rute pasti, titik halte dan pola operasional Trans Jekuti masih dalam tahap pematangan. Pemerintah daerah juga akan menyesuaikan kesiapan infrastruktur dengan desain layanan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung realisasi Trans Jekuti. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kudus, Sulistyowati, mengatakan rencana pengembangan Trans Jekuti telah masuk dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurutnya, Pemkab Kudus bersama Pemprov Jateng dan pemerintah daerah lainnya masih mematangkan sejumlah persiapan sebelum layanan tersebut direalisasikan.

“Di tahun 2026 ini akan ada penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Kudus, Bupati Jepara, dan Bupati Pati. Sementara pelaksanaan Trans Jekuti direncanakan mulai tahun 2028,” ujar Sulistyowati, Rabu (15/7/2026).

Salah satu persiapan utama yang dilakukan Pemkab Kudus adalah penataan dan rehabilitasi Terminal Getas Pejaten pada 2027. Terminal tersebut diproyeksikan menjadi salah satu titik utama layanan Trans Jekuti di wilayah Kudus.

“Yang akan kami intervensi bertahap adalah penataan Terminal Getas Pejaten di tahun 2027. Perbaikannya nanti harus disesuaikan dengan konsep dari provinsi, termasuk kemungkinan lokasi platform atau area naik turun penumpang,” jelasnya.

Getas Pejaten dipandang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan pusat kota dan menjadi titik pertemuan berbagai aktivitas transportasi. Terminal tersebut juga memiliki potensi menjadi simpul perjalanan masyarakat dari berbagai arah.

Selain Getas Pejaten, Terminal Mijen juga dipertimbangkan sebagai titik pendukung layanan Trans Jekuti di Kabupaten Kudus. Penentuan titik pemberhentian nantinya tetap menyesuaikan hasil kajian dan desain dari Pemprov Jateng.

Pemkab Kudus juga mulai memetakan kebutuhan halte di sepanjang jalur yang diperkirakan dilalui Trans Jekuti. Namun, pembangunan halte belum dilakukan karena masih menunggu kepastian rute dan desain layanan dari pemerintah provinsi.

“Kalau kemampuan keuangan daerah belum mencukupi, halte mungkin bisa dibangun melalui CSR perusahaan-perusahaan di Kudus. Tetapi untuk terminal tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD,” ungkap Sulistyowati.

Tak hanya menyiapkan sarana fisik, Pemkab Kudus juga mulai melibatkan kecamatan-kecamatan yang diperkirakan menjadi lintasan Trans Jekuti. Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan potensi penumpang, mulai dari pelajar, pekerja industri hingga masyarakat umum.

Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui titik-titik dengan mobilitas masyarakat tinggi. Hasilnya nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi halte maupun pola layanan Trans Jekuti di wilayah Kudus.

Pemkab Kudus juga melihat keberadaan kawasan industri, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan dan permukiman sebagai potensi sumber penumpang. Dengan demikian, layanan Trans Jekuti diharapkan tidak hanya menjadi transportasi antarkabupaten, tetapi juga mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

Sulistyowati menegaskan, Pemkab Kudus tidak hanya menunggu realisasi program dari Pemprov Jateng. Berbagai kebutuhan pendukung mulai dipersiapkan sejak sekarang agar ketika layanan tersebut resmi beroperasi, Kudus telah memiliki infrastruktur dan data yang dibutuhkan.

“Kami tidak hanya menunggu. Dari sekarang kami sudah mulai menyiapkan data, terminal, calon halte, hingga potensi penumpang agar saat Trans Jekuti beroperasi, Kabupaten Kudus sudah siap mendukung,” pungkasnya.

Dengan target operasional pada 2028, Trans Jekuti diharapkan menjadi salah satu penguat konektivitas Pantura Timur Jawa Tengah. Selain memudahkan perjalanan masyarakat Jepara-Kudus-Pati, layanan tersebut juga diharapkan mampu mendukung pergerakan pekerja, pelajar, aktivitas perdagangan serta pertumbuhan ekonomi antardaerah. (YM/YM)

Post Views: 18