Regional, Liputan7.Net – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah menetapkan sejumlah program kerja tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan akses pembiayaan sektor pangan, pengembangan UMKM, serta percepatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Penetapan program tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026), dengan mengusung tema “Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.”
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan dihadiri Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan bahwa akses keuangan yang inklusif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan antara sektor jasa keuangan dan sektor riil.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan sektor riil. Fokus 2026 diarahkan pada penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi keuangan daerah, serta penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan,” ujar Hidayat.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis potensi daerah dalam pengembangan ekonomi ke depan. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi besar yang harus dioptimalkan melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sambutannya menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah wirausaha di Jawa Tengah pada tahun 2026 mencapai 4,93 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 3,69 juta orang. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah.
“Peningkatan ini menunjukkan berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah. Sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan akses pembiayaan, literasi, serta pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan,” kata Luthfi.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk pengembangan keuangan inklusif di Jawa Tengah. Deklarasi ini menjadi wujud penguatan sinergi dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Johan Hadiyanto, dalam laporannya menyampaikan capaian program TPAKD tahun 2025. Program literasi keuangan GENCARKAN telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui ribuan kegiatan edukasi, sementara program Ayo Jateng Menabung (KEJAR) mencatat 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,88 triliun.
Di sektor pembiayaan, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menjangkau lebih dari 75 ribu debitur, sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur, termasuk dukungan besar pada sektor pertanian.
“Fokus program 2026 diarahkan pada akselerasi ekosistem keuangan inklusif, perluasan pembiayaan sektor pangan, digitalisasi transaksi, optimalisasi KUR, serta penguatan literasi dan perlindungan konsumen,” jelas Johan.
Ia menambahkan bahwa program TPAKD juga akan memperkuat pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan, serta meningkatkan peran edukasi keuangan melalui Duta Literasi dan Perintis Keuangan yang telah menjangkau puluhan ribu peserta.
Melalui penetapan program kerja tahun 2026 ini, TPAKD Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses keuangan, memperkuat sektor produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, khususnya pada sektor pangan dan UMKM. (AS/YM)
Post Views: 37
