Kudus, Liputan7.Net – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Prmudya, menyoroti penurunan alokasi anggaran riset dan inovasi dalam APBD 2026 yang dinilai berpotensi menghambat arah pembangunan daerah.

Sebagai Anggota Komisi A DPRD Kudus yang membidangi pemerintahan, Valerie menilai kebijakan pemangkasan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan daerah yang saat ini menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Ia menyebut sejumlah persoalan krusial seperti ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengelolaan sampah yang masih konvensional, hingga banjir tahunan yang menyebabkan kerugian besar, membutuhkan solusi berbasis kajian ilmiah.

“Tanpa riset, kebijakan hanya akan bersifat asumsi. Ini justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran karena program yang dijalankan tidak tepat sasaran,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Valerie, riset dan inovasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik, bukan sekadar pelengkap dalam perencanaan pembangunan.

Ia menegaskan, melalui riset yang kuat, pemerintah dapat menentukan program yang lebih efektif, termasuk dalam penanganan RTLH maupun solusi jangka panjang untuk banjir.

“Riset itu bukan aksesoris, melainkan kompas pembangunan. Tanpa itu, penanganan masalah hanya akan bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, Valerie juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, salah satunya agar dilakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran riset dalam perubahan APBD mendatang.

Selain itu, ia mendorong adanya upaya aktif dari pemerintah daerah untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mengakses pendanaan riset dari kementerian terkait maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Valerie menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar setiap program yang dijalankan benar-benar berbasis data dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara tepat dan berdasarkan data yang valid,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan sampah di wilayah perkotaan, termasuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo yang dinilai membutuhkan pendekatan inovatif.

Menurutnya, metode pengelolaan sampah yang masih mengandalkan sistem angkut dan buang tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan ke depan.

“Kita butuh inovasi teknologi agar sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Tanpa riset, solusi permanen sulit tercapai,” jelasnya.

Selain itu, Valerie juga menyinggung rencana penerapan work from home (WFH) sebagai upaya efisiensi penggunaan bahan bakar operasional pemerintah.

Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran.

“WFH harus diimbangi dengan kesiapan sistem digital. Jangan sampai masyarakat justru kesulitan mengakses layanan karena infrastruktur belum siap,” ujarnya.

Ia menambahkan, riset dan inovasi di bidang digital menjadi kunci agar transformasi pelayanan publik dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

Valerie pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama menyelaraskan kebijakan efisiensi anggaran dengan penguatan riset dan inovasi daerah.

“Fraksi Gerindra tidak hanya mengkritik, tetapi ingin memastikan setiap kebijakan berbasis data. Harapannya, efisiensi berjalan, pelayanan meningkat, dan persoalan lingkungan maupun banjir bisa ditangani secara tuntas,” pungkasnya. (AS/YM)

Post Views: 4