Kudus, Liputan7.Net – Aliansi Mahasiswa Bergerak Universitas Muria Kudus (UMK) membawa delapan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dalam aksi yang digelar di depan Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (19/6/2026). Menanggapi aspirasi tersebut, Pemkab Kudus menyatakan akan menindaklanjutinya melalui evaluasi internal hingga koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak UMK bersama HMI dan GMNI mengikuti aksi tersebut. Berbeda dengan demonstrasi pada umumnya, kegiatan dikemas dalam bentuk dialog terbuka yang mempertemukan mahasiswa dengan Bupati Kudus beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua BEM UMK, Nurrohmah Tanaya, mengatakan dialog terbuka dipilih agar berbagai kajian dan tuntutan yang telah disusun mahasiswa dapat memperoleh tanggapan secara langsung dari para pemangku kebijakan.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa Bergerak UMK bersama HMI dan GMNI mengadakan dialog terbuka secara langsung. Kami tidak hanya membawa kajian dan tuntutan, tetapi ingin memastikan semua itu mendapatkan jawaban secara langsung,” ujarnya.

Menurut Nurrohmah, forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang mampu menghasilkan arah kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa menyusun delapan tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Tuntutan pertama meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menilai kedua program tersebut perlu dihentikan apabila pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hak bagi para guru, memperbaiki arah kebijakan ekonomi, serta memperkuat pembangunan sektor kesehatan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat Kudus.

Aliansi Mahasiswa Bergerak UMK juga menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Mereka meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas pemanfaatannya sekaligus mendorong pemerintah pusat memperluas ruang penggunaan dana tersebut agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Pada sektor pendidikan, mahasiswa meminta Pemkab Kudus lebih memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan beasiswa daerah, serta penguatan riset dan inovasi.

Isu lingkungan turut menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal dan memastikan adanya langkah pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, mereka meminta DPRD Kabupaten Kudus membuka akses transparansi terhadap agenda, pembahasan kebijakan, hingga hasil pengambilan keputusan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih terbuka.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, mengatakan pemerintah daerah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait untuk menentukan langkah lanjutan.

“Kami menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa dengan baik. Selanjutnya akan kami evaluasi bersama dan segera kami tindak lanjuti,” kata Sam’ani.

Ia menjelaskan, sejumlah tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan melalui surat resmi kepada kementerian maupun lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat menjembatani aspirasi mahasiswa agar mendapat perhatian lebih lanjut.

Dalam dialog tersebut, Sam’ani juga memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan Pemkab Kudus, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Pemerintah Kabupaten Kudus turut mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Menurut Sam’ani, penyampaian aspirasi melalui dialog terbuka menjadi contoh partisipasi masyarakat yang konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Aksi dan dialog hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib,” tuturnya.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Bergerak UMK berharap delapan tuntutan yang telah disampaikan tidak hanya berhenti sebagai bahan diskusi. Mereka meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar setiap aspirasi dapat diwujudkan demi kepentingan masyarakat luas. (AS/YM)

Post Views: 57