Kudus, Liputan7.Net – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus mengusulkan program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kudus. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua.
Ketua DPRD Kudus, Masan, menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan hasil pembahasan internal Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus. Gagasan itu juga telah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027.
Menurut Masan yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Kudus, kemampuan anggaran daerah dinilai masih memungkinkan untuk menjalankan program tersebut. Ia menilai postur APBD Kudus cukup kuat untuk mendukung kebijakan seragam sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah pertama.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan dana untuk merealisasikan program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 9 miliar. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan perlu dikaji lebih rinci bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Masan menambahkan, program seragam gratis diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih cukup berat bagi sebagian keluarga.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus, Muhammad Antono, menegaskan bahwa APBD seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan utama munculnya usulan tersebut adalah karena biaya pembelian seragam baru kerap menjadi beban tambahan bagi keluarga, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain meringankan pengeluaran keluarga, program ini juga diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya bantuan seragam, siswa diharapkan dapat bersekolah dengan lebih percaya diri tanpa terbebani persoalan biaya.
Antono menambahkan, apabila program ini nantinya dapat direalisasikan, maka hal tersebut akan menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi. Program ini juga diyakini dapat mengurangi potensi pungutan liar yang kerap terjadi dalam pengadaan seragam bagi siswa baru. (AS/YM)
Post Views: 15
