KUDUS, ISKNEWS.com – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menjanjikan transparansi penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan seluruh 124 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus terintegrasi dengan kamera pengawas (CCTV) yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui aplikasi Kudus Sehat dalam waktu dua bulan ke depan.

Komitmen tersebut disampaikan Sam’ani usai dialog terbuka dengan Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) bersama sejumlah organisasi mahasiswa. Tenggat waktu dua bulan itu sekaligus menjadi jawaban atas tuntutan mahasiswa yang meminta adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan program MBG.

Sam’ani mengatakan, seluruh dapur SPPG akan diarahkan memasang CCTV dan mengintegrasikannya dengan aplikasi Kudus Sehat. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat secara langsung aktivitas di dapur, mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan.

“Dalam dua bulan kami akan menekan seluruh dapur SPPG di Kudus mengikuti arahan pemerintah daerah untuk memasang CCTV dan mengintegrasikannya dengan akun atau aplikasi Kudus Sehat. Jadi masyarakat bisa memantau secara real time suasana dapur dan proses yang berlangsung di dalamnya,” ujarnya.

Menurut Sam’ani, keterbukaan tersebut merupakan bentuk pengawasan bersama agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Bahkan, kebijakan tersebut diyakini menjadi yang pertama diterapkan di Indonesia.

“Saya kira ini merupakan kebijakan yang pertama kali ada di Indonesia. Tujuan saya agar masyarakat ikut mengawasi, mengetahui proses yang berlangsung di dapur, sehingga muncul rasa percaya dan program ini benar-benar berjalan dengan baik,” katanya.

Komitmen tersebut muncul setelah mahasiswa menyoroti minimnya keterbukaan pelaksanaan MBG di Kudus. Dalam aksi dan dialog terbuka tersebut, mahasiswa mempertanyakan keberadaan ratusan dapur SPPG yang belum bisa dipantau publik.

Mereka menyesalkan dari total 124 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Kudus, baru 11 SPPG yang tayangan aktivitas dapurnya dapat diakses masyarakat. Sementara keberadaan dan aktivitas lebih dari 100 SPPG lainnya dinilai belum transparan.

“Kalau hanya 11 SPPG yang bisa dipantau masyarakat, lalu ke mana ratusan SPPG yang lain? Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengelolaan program ini berlangsung,” ungkap perwakilan mahasiswa dalam forum dialog.

Ketua BEM Universitas Muria Kudus (UMK), Nur Rahmah Tanaya, menegaskan mahasiswa akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah tersebut. Pihaknya tidak ingin berbagai kesepakatan yang telah disampaikan dalam dialog hanya berhenti pada tataran wacana.

“Kami akan terus mengawal kesepakatan yang sudah disampaikan. Dalam dua bulan ke depan kami ingin melihat apakah ada hasil nyata dari evaluasi dan kebijakan yang dijanjikan pemerintah,” tegasnya.

Dialog terbuka yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu diikuti lebih dari 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB), HMI Cabang Kudus, dan GMNI Cabang Kudus.

Sejumlah catatan evaluasi disampaikan dalam forum tersebut, dengan fokus utama pada tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipantau langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. (YM/YM)

Post Views: 128